Wakil Direktur RSU Jayapura, dr Anton Mote, didampinggi stafnya, saat memberikan keterangan kepada wartawan – Jubi/Benny Mawel
Jayapura –
Dinas Kesehatan provinsi Papua didesak segera melakukan evaluasi program kerja
Dinas Kesehatan kabupaten, terutama kabupaten Nduga dan kabupaten Yahukimo.
Beberapa bulan terakhir, di dua kabupaten ini terungkap puluhan rakyatnya
meninggal karena tidak mendapat layanan kesehatan yang baik.
“Kalau
terjadi kasus kematian yang cukup besar, itu perlu dievalusi,” kata Wakil
Direktur RSU Jayapura, dr Anton Mote, kepada Jubi, di RSU Jayapura, Jumat
(13/10/2017) pekan lalu.
Kata
dia, evaluasi seputar program-program yang menjadi pintu utama memutus mata
rantai kematian. Program utama memutus mata rantai kematian tidak terletak pada
pengobatan melainkan pada promosi kesehatan.
“Apakah
ada program yang memberikan pemahamam kepada masyarakat tentang bagaimana hidup
sehat? Apakah ini sudah jalan di tingkat posyandu, puskesmas pembantu, dan
puskesmas,” ucapnya mempertanyakan.
Bila
program itu tidak berjalan, katanya, dinas terkait harus berpikir mengapa
program ini tidak jalan. Ini harus serius karena pemahamam orang tentang hidup
sehat itu menentukan kesehatan rakyat.
“Kalau
orang tahu, orang akan berusaha hidup sehat dan perilaku sehat. Kita tutup
pintu jalan penyakit. Rantai kematian pun kita bisa putus,” ungkapnya.
Kalau
tidak, kata dia, kematian karena sakit akan tetap tinggi. Karena pintu
penyakit menyerang rakyat masih terbuka. Rakyat belum memahami hidup sehat.
Kalau sudah hidup sehat terserang penyakit, yang perlu dievaluasi adalah sarana
dan prasarana kesehatan.
“Bagaimana
sumber daya manusiannya? Bagaimana sarana pendukung lainnya? Ini tersedia, tapi
pemahamam masyarakat tentang hidup sehat tidak ada, sama saja. Maka perlu balance,”
tegasnya.
Ditemui
terpisah, mahasiswa kesehatan yang juga aktivis, Solemen Itlay, mengatakan
pemerintah perlu melakukan evaluasi semua program yang muluk-muluk yang
digembar-gemborkan di media tapi di lapangan praktis tidak berjalan. Juga
evaluasi pengunaan pembagian dana otonomi khusus 20 persen untuk provinsi dan
80 persen untuk kabupaten.
“Apakah
dana itu sudah digunakan untuk menyediakan semua yang kurang atau belum? Apakah
dana itu sudah digunakan untuk promosi kesehatan atau belum,” tanyanya.
Solemen
juga minta pemerintah mengevaluasi persebaran tenaga kesehatan kaki telanjang.
Dimana saja tenaga-tenaga ini tersebar. Apakah mereka sampai tembus bertemu
dengan masyarakat di kampung-kampung ataukah hanya jalan-jalan tidak sampai ke
tujuan sebagaimana yang terjadi di Yahukimo.
“Kita
dengar tim dari provinsi turun ke Korowai. Tetapi yang kami dengar tim itu
tidak sampai. Mereka sampai di Yahukimo saja lalu pulang. Katanya tidak ada
bahan makanan,”katanya
Sumber
:Tabloid Jubi